Batam – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sebagai organisasi harus memiliki daya Tarik, daya pikat yang, menjadi pilihan utama sebagai wadah alumni HMI dalam mensinergikan fungsi-fungsi alumni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber negara.
KAHMI, baik secara organisatoris maupun secara individual anggotanya telah melakukan banyak peran penting menentukan arah berbangsa dan bernegara; di berbagai bidang sosial, ekonomi dan politik.
Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional IV KAHMI terlah dilaksanakan di Batam pada tanggal 25 – 27 Feberuari 2022. Kegiatan tersebut di hadiri seluruh Majelis Wijayah se Indonesia dan Majelis Daerah se Provinsi Kepri.
Dalam kegiatan tersebut telah diputuskan sejumlah kesepakatan sebesama demi kepentingan organisasi, bangsa dan negara serta demi kepentingan rakyat.
Berikut ini Rekomendasi Eksternal KAHMI, hasil dari Rapat Koordinasi Nasional IV KAHMI di Kota Batam yang merupakan keputusan bersama peserta Rakornas. Informasi ini diperoleh dari Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Kepri yang hadir sebagai perserta pada forum Rakornas tersebut.
Menyikapi berbagai perkembangan dan dinamika nasional dalam interaksi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, MN KAHMI melalui forum Rakornas KAHMI Ke-IV, menyampaikan rekomendasi eksternal sebagai berikut :
1. Meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk terus berikhtiar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tercipta harmoni dan kedamaian dalam interaksi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah diharapkan untuk tidak membuat dan melaksanakan kebijakan yang kontroversial yang dapat menimbukan keresahan di tengah tengah masyarakat. Masyarakat khususnya warga KAHMI diharapkan untuk tidak terjebak pada konflik horizontal yang diakibatkan oleh isu-isu yang tidak berdasar, yang dihembuskan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidak harmonisan pola hubungan antar masyarakat
2. Mendesak kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang memiliki pijakan yuridis, akademik, sosiologis dan kemamfaatan yang besar untuk kepentingan rakyat. Atas daasar itulah KAHMI Meminta kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan penundaan pembayaran jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sampai Usia pensiun 56 tahun . Semoga di masa-masa yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang meresahkan dan merugikan rakyat.
3. Meminta kepeda pemerintah untuk bersungguh-sungguh menjamin ketersediaan bahan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga tidak terjadi kelangkaan dan menimbulkan kepanikan ditengah tengah masyarakat. Menindak tegas oknom-oknom yang menyebabkan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Dalam jangka panjang pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kebijkan ketahanan pangan yang dapat menopang terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang terjangkau dan ketersedian stok yang memadai.
4. Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat akibat pandemic covid 19, kahmi berharap kepada pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada sektor informal atau UMKM. Meminta kepada pemerintah untuk dapat merealisasikan berbagai program PEN dengan anggaran Rp. 455,62 triliun pada tahun 2022, secara efisien, efektif dan tepat sasaran. Meminta seluruh warga kahmi untuk dapat mengakses program PEN untuk dapat ikut serta dalam pemulihan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan ummat.
5. Menyikapi perpindahan ibu kota negara (IKN), KAHMI berharap agar pemerintah mempersiapkannya dengan matang atas dasar yuridis, akademik, sosiologis, historis dan proses kesinambungan pembangunan nasional. Juga harus didasarkan pada kesiapan SDM, ketersediaan anggaran yang memadai tanpa mengurangi anggaran untuk kesejahteraan rakyat, kelayakan ruang/tempat/kota yang akan menjadi Ibu kota Negara. Pelibatan masyarakat dalam penentuan kepindahan IKN merupakan keharusan untuk mendapatkan penerimaaan yang luas dari seluruh elemen masyarakat, bahwa kepindahan IKN bukan hanya untuk kepentihan pemerintah atau kepentingan para elit politik tertentu tetapi sejatinya adalah kemauan dan semangat dari rakyat untuk memiliki ibu kota negara baru yang didasarkan atas sustenibilitas pembangunan nasional untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.
6. Mendesak kepada seluruh penyelenggara negara eksekutif, legeslatif, yudikatif dan seluruh elemen bangsa untuk tetap mematuhi konstitusi negara UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara. Munculnya wacana perpanjangan 3 tahun masa pemerintahan presiden Joko Widodo yang awalnya sampai tahun 2024 diperpanjang sampai 2027 merupakan penghianatan terhadap konstitusi. Tidak ada dasar pijakan konstitusi, tidak ada alasan apapun untuk memeperpajang pemerintahan Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2024. Pemerintah harus mempersiapkan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 tidak diperpanjang sampai tahun 2027.
Demikian rekomendasi ini dibuat, sebagai bagian dari komitmen KAHMI menjaga keutuhan , persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan Rakyat. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia.(Red)
Discussion about this post